SUKOHARJO - Anggota DPRD Sukoharjo mendesak pemerintah kabupaten (pemkab) Sukoharjo mengambil langkah hukum jika rekanan dinilai tak bertanggungjawab terhadap Pasar Kartasura.
Kerusakan di Pasar Kartasura yang dibiarkan berlarut-larut akan merugikan pedagang dan pemkab. Dewan juga meminta pemkab tegas dalam melakukan kajian ulang terhadap lamanya pengelolaan pasar tersebut. Keluhan pedagang mengenai kerusakan yang tak ditanggapi bisa menjadi pijakan Pemkab Sukoharjo untuk merevisi perjanjian tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Sukoharjo, Syarif Hidayatullah dan Sekretaris Fraksi Bintang, Persatuan, Kebangkitan Nurani (FBPKN) DPRD Sukoharjo, Sumarno Budi Pranoto, saat ditemui Solopos.com di Gedung DPRD Kota Makmur, Rabu (13/3/2013).
“Perjanjian itu ikatan hukum antara kedua belah pihak. Untuk itu, perubahan yang ada pada perjanjian itu harus disepakati kedua belah pihak,” ujar Syarif.
Syarif menilai, pengelola Pasar Kartasura sudah wanprestasi karena tidak melakukan perawatan bangunan.
“Terlepas isi perjanjian yang terdapat tambahan perubahan, pemkab bisa menuntut atau mengambil langkah-langkah hukum. Dalam hal ini, pemkab dirugikan terbukti adanya keluhan pedagang bahwa kerusakan yang ada di pasar selama ini tidakada perbaikan. Pedagang mendesak pemkab melakukan perbaikan.”
Politisi PDIP setuju jika pemkab merevisi perjanjian sehingga pedagang dan pemkab tak rugi. Terpisah, Sumarno Budi Pranoto menyarankan, penyelesaian masalah di Pasar Kartasura dilakukan secara elegan.
“Tidak muncul masalah baru. Walau kami menilai kondisi Pasar Kartasura bisa dikatakan terbengkalai karena kerusakan yang ada tidak diperbaiki.”
Menurutnya, kerusakan yang dibiarkan terus-menerus berpotensi bangunan pasar ambruk dan kumuh. “Perlu diambil langkah cepat penyelamatanmbangunan pasar dan kenyamanan pedagang.”
Sumber: Solopos
0 Comments
